|
Jakarta, NUBatik Online
Kisruh DPT juga menjadi sorotan sejumlah tokoh agama. Mereka pun meminta Presiden SBY tidak menghindar dari masalah DPT yang amburadul. Pernyataan bersama menyikapi masalah DPT itu disampaikan Ketua Umum PGI Andreas Yewangoe dalam pertemuan antara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto dengan Agamawan Lintas Agama di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (6/7/2009). "Kandidat capres dan cawapres dapat saja menghindar bahwa kekalutan ini merupakan tanggung jawab KPU saja. Namun, Presiden Republik Indonesia ex-officio adalah Kepala Negara Republik Indonesia, tidak bisa menghindar dari gejala pertikaian yang mulai menegang, tampak di permukaan kehidupan bangsa dan negara," ucap Andreas.
Dalam pernyataan bersama sebanyak 7 butir itu, para agamawan juga meminta agar KPU segera memberikan salinan DPT kepada seluruh pasangan capres agar bisa dipelajari. "DPT bukanlah rahasia negara. Apabila terjadi selisih data, haruslah dimusyawarahkan dalam semangat kebangsaan, sehingga tidak ada lagi pro dan kontra," ujar Andreas yang didampingi Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi dan Ketua KWI Martinus D Situmorang. Mereka mengingatkan, jika masalah ini belum juga tuntas, maka siapapun pemenangnya akan tetap berada pada ganjalan psikososial dan psikopolitik. Masalah ini pun akan merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Oleh karena itu, Indonesia segera mendesak agar punya aturan perundangan yang menjamin pemisahan kekuasan dan fasilitas negara dari penggunaan oleh perorangan atau golongan," kata Andreas. [inilah/bim]
|
