|
Habib Luthfi: Saatnya NU Satu Komando |
|
Rabu, 24 September 2008 |
|
Pekalongan, NU Batik
Ulama kharismatik asal Pekalongan, Jawa Tengah, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya menyarankan agar NU dapat kembali satu komando seperti pada zaman Hadratus Syaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari. NU harus dipimpin oleh syuriyah yakni kiai yang tegas dan bijaksana, sementara tanfidziyah hanya sebagai pelaksana program saja. Habib Lutfi yang juga pimpinan jamaah tarekat se-Indonesia atau Rais Aam Idaroh Aliyah Jam’iyyah Ahlit Thariqah Al Mu’tabarah An Nahdliyyah mengusulkan dalam muktamar NU yang akan datang muktamirin atau peserta muktamar hanya memilih rais syuriyah saja, sedangkan ketua umum tanfidzaiyah cukup ditunjuk oleh rais syuriyah terpilih. Dalam perbincangan dengan kontributor NU Batik Abdul Muis di kediamannya di Pekalongan, Ahad (7/8) lalu, Habib Lutfi menyatakan perlunya satu otoritas kepemimpinan yang tegas dalam NU. Jika di kemudian hari tanfidziyah kebablasan dalam menjalankan tugas, rais syuriyah atau rais Aam memiliki kewenangan mutlak untuk mengingatkan ketua umum dan jika perlu diganti sesuai dengan kewenangannya.
Pola kepemimpinan satu komando menurut Habib Lutfi telah diterapkan di organisasi yang dipimpinya, Jam’iyyah Ahlit Thariqah Al Mu’tabarah An Nahdliyyah. Pada Muktamar Jam’iyyah Ahlit Thariqah Al Mu’tabarah An Nahdliyyah ke-10 tahun 2005 di Pekalongan hanya memilih Rais Aam, sedangkan Mudir Aam (ketua tanfidziyahnya) cukup ditunjuk oleh Rais Aam terpilih. Hal ini menurut Habib Lutfi untuk menghindari dualisme kepemimpinan di tubuh Thariqah.
Dikatakan, kepemimpinan satu komando juga untuk mengantisipasi tarik-menarik antara peran syuriyah dan tanfidziyah karena masing masing merasa mendapat mandat oleh peserta muktamar. Akibatnya jelas, Ketua Tanfdziyah yang seharusnya berperan sebagai pelaksana kebijakan syuriyah akan tetapi pada prakteknya justru tanfidziyah berfungsi merencanakan dan melaksanakan program-program di NU secara keseluruhan.
Habib Luthfi berharap pada muktamar NU yang akan datang hal ini sudah bisa dilaksanakan. PBNU diminta segera membentuk tim khusus untuk melakukan kajian yang konprehensip, sehingga peran NU sebagai penjaga akidah dan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah dapat terus dilaksanan dan tidak lagi dibawa ke sana kemari karena faktor kepentingan oleh sekelompok pengurus. (nam) |
