|
Jakarta, NUBatik Online
Nahdlatul Ulama (NU) harus menjadi organisasi yang mandiri dan kuat. Sehingga, organisasi yang berdiri sejak 1926 ini disegani oleh semua kalangan dan bisa merawat warganya dengan baik. Karena itu, melalui Muktamar ke-32 di Makassar, Januari tahun depan, NU harus melakukan banyak terobosan baru, terutama dalam bidang ekonomi. Demikian salah satu bahasan yang mengemuka dalam diskusi Reboan redaksi Harian Duta Masyarakat Biro Jakarta, Rabu (22/7) kemarin. Tampil dalam diskusi dipandu Drs H Choirul Anam ini, Ketua PBNU yang membidangi organisasi, Ahmad Bagja dan Ketua PBNU yang membidangi ekonomi, Musthofa Zuhad Mughni. Dalam paparannya, Musthofa Zuhad mengatakan, NU kini mempunyai 11 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusuma yang tersebar di beberapa daerah dengan aset puluhan miliar rupiah. BPR tersebut, katanya, telah didirikan sejak 1990. BPR kita (NU) yang aktif sebanyak 11, kata Musthoza Zuhad dalam diskusi yang diikuti semua awak redaksi Duta Masyarakat Biro Jakarta ini.
Kesebelas BPR Nusuma itu, adalah Gondanglegi Malang Jatim, Tebuireng Jombang Jatim, Durenan Trenggalek Jatim, Balung Jember Jatim, Tempel Sleman Yogyakarta, Cepu Blora Jateng, Talang Tegal Jateng, Klaten Jateng, Jepara Jateng, Singaparna Tasikmalaya Jabar, dan Cisalak Subang Jabar. Sayangnya, kata Musthofa, BPR ini perkembangannya kurang cepat karena PBNU tidak punya modal yang cukup untuk membesarkan bank-bank ini.�Salah satu masalah kita ya keuangan. Kita tidak punya uang, katanya. Sementara itu, Cak Anam, panggilan akrab Choirul Anam, mengatakan, Pekerjaan Rumah (PR) NU pada Muktamar mendatang sangat banyak. NU harus mampu bangkit dari keterpurukan, salah satunya dengan membangun ekonomi yang kuat. Jadi bagaimana NU ke depan bisa mandiri dan disegani, ungkapnya. Pada diskusi tersebut juga mengemuka soal NU dan Politik. Menurut Ahmad Bagja, NU selama ini memang sulit lepas dari politik. Namun, katanya, gerakan NU sebenarnya harus menjaga keseimbangan antara gerakan politik dan sosial, sehingga NU tidak ditinggalkan oleh warganya. �Jadi, harus ada keseimbangan,ungkapnya. (dumas/bim) |
