|
Surabaya, NUBatik Online
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyatakan, sikap kritisnya terhadap Nahdlatul Ulama (NU) bukan bermaksud untuk melakukan intervensi. "Sudah bukan zamannya lagi pemerintah melakukan intervensi seperti munculnya nama Abu Hasan pada Muktamar NU 1994," katanya saat ditemui di kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis kemarin. Menurut dia, sikap kritis itu ditujukan kepada pimpinan NU periode sebelumnya yang dinilainya tidak konsisten dalam menjalankan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan itu. "Apalagi saya ini juga bagian dari NU. Apa salahnya, kalau saya juga memberi penilaian terhadap pemimpin sebelumnya," kata Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang merupakan badan otonom Pengurus Besar NU. Ia berharap sikap kritisnya itu menjadi masukan penting bagi para peserta Muktamar Ke-32 NU pada 22-27 Maret 2010 di Makassar, Sulsel, itu agar tidak lagi salah dalam memilih pimpinan organisasi yang didirikan para ulama Jawa pada 1926. "Jangan sampai pimpinan NU yang akan datang seperti pimpinan sebelumnya yang lebih banyak terlibat dalam aksi dukung-mendukung tokoh politik," katanya.
Menurut dia, sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sudah selayaknyalah NU dipimpin oleh sosok yang memegang teguh doktrin organisasi, akidah, dan berakhlak. "Kalau seorang pimpinan itu berakhlak, tidak mungkin memiliki tujuan yang bisa memecah belah umat," kata pria yang saat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jatim berpasangan dengan Soekarwo itu mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Saat dimintai pendapat mengenai figur pimpinan NU mendatang, Saifullah menyebutkan, tiga nama, yakni KH Sahal Mahfud, KH Tholchah Hasan, dan KH Musthofa Bisri. "Saya kira ketiga orang ini layak menjadi pimpinan NU masa depan karena saya yakin kalau niatan memimpin NU itu tulus, tidak perlu ada 'kontrak jam'iyah' seperti dalam Muktamar NU sebelumnya," katanya. Meskipun calon Ketua Umum PBNU menandatangani 'kontrak jam'iyah', lanjut dia, ternyata setelah terpilih masih juga melanggar AD/ART organisasi dengan melibatkan diri pada pertarungan politik, baik langsung maupun tidak langsung. ant/iz
|
