Jakarta, NUBatik Online
Generasi muda NU menilai peredaran video porno yang melibatkan artis menyebabkan demoralisasi dan membahayakan generasi muda, lebih khusus anak-anak. Untuk itu, polisi harus segera mengambil langkah hukum pada pelaku, menemukan penyebarnya dan menghukum seberat-beratnya serta mencegah peredarannya agar tidak terus meluas.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Asrorun Ni'am Sholeh dalam siaran pers sebagaimana dikutip detikcom, Kamis (10/6/2010).

Lebih lanjut Niam menegaskan, untuk mengungkap ke akar-akarnya, polisi harus menangkap pelaku yang tergambar dalam video tersebut. "Jangan berputar-putar mencari siapa yang mengedarkan, akhirnya tanpa hasil, sementara peredaran terus meluas. Tangkap dulu pelaku. Tindakan perselingkuhan dan perzinaan adalah pidana. Dari situ bisa diurai masalah selanjutnya," ujar staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini.

Jakarta, NUBatik Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan, saat ini kepengurusan NU di tingkat pengurus besar lebih akomodatif, yang mencakup semua daerah, tidak hanya Jawa Timur dan Jawa Tengah saja, tetapi Jawa Barat dan luar Jawa. Hal ini disampaikannya terkait isu bahwa kepengurusan NU kali ini didominasi dari wilayah tertentu sehingga mengabaikan kader dari daerah yang lain.

Ia menilai saat ini geliat kepengurusan menunjukkan semakin semangat-semangatnya. “Selama NU kesulitan mencari pengurus lembaga dan lajnah, namun saat ini mereka berlomba ingin mengabdi ke NU dan mereka kelihatan cukup bersemangat,” katanya kepada NU Online di Jakarta, Rabu (9/6).

Dikataknnya, saat ini mereka yang terpilih sebagai ketua atau anggota di lembaga dan lajnah PBNU mulai aktif membuat perencanaan dengan menyelengarakan rapat kerja secara serentak. Menurutnya, walaupun banyak pengurus yang berasal dari kader daerah, seperti dari Sulawesi, Kalimantan Sumetera, termasuk dari Surabaya dan Yogyakarta, mereka sangat aktif menghadiri rapat dan melakukan berbagai aktivitas organisasi.

Probolinggo, NUBatik Online
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim), KH Mutawakil Alallah, meminta masyarakat Muslim tidak mempersoalkan arah kiblat saat menjalankan sholat. Dia mengatakan itu untuk menjawab perdebatan seputar arah kiblat yang diketahui berubah setelah posisi Indonesia bergeser sekitar 7 centimeter akibat gempa dari arah Kota Makkah.

''Masyarakat tidak perlu memperdebatkan lagi soal arah kiblat. Kesepakatan zumhur ulama baik ber-Mashab Syafii maupun Hanafi, arah sholat cukup menghadap ke Kota Makkah. Tidak harus persis menghadap arah Ka’bah,''  katanya kepada Republika.

Kyai asli Probolinggo itu mengatakan, posisi masjid yang sudah menghadap ke barat, tidak perlu lagi dirubah. ''Kalaupun ada pehaman lain soal arah kiblat. Saya meminta khusus warga Nahdliyin, tidak usah ikut-ikutan bingung soal menentukan arah kiblat. Cukup menghadap ke Barat agak condong ke Utara sudah sah dalam menjalankan sholat,'' serunya.

Pekalongan, NUBatik Online
Tim Relawan Kota Pekalongan yang sebelumnya melaporkan Basyir Ahmad karena tidak mengambil cuti saat masa kampanye ini tidak puas dengan keputusan Komisi Pemlihan Umum Daerah (KPUD).

"Kami akan mengirim surat mosi tidak percaya untuk  KPU. Karena KPU kami nilai tidak cermat dan tidak teliti, dalam mencermati undang-undang tentang kampanye,” kata Ketua Tim Relawan Kota Pekalongan Muh Thoyib di Medono, Selasa (8/6).  Thoyib mengatakan, pasal 79 ayat 3 yang berbunyi pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus cuti diluar tanggungan negara.

"Undang undang nomer 32 pasal 76 ayat 1 tentang kampanye dapat dilaksanakan melalui berapa cara, sedangakan dan pasal 81 ayat 4 dan KPU harusnya menghentikan kampanye," katanya.

Kajen, NUBatik Online
Kementrian Agama, diminta bertanggungjawab kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan, jika rencana pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) gagal dilaksanakan.

Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan, H Mukhlisin menyikapi terancam batalnya pembangunan MBI.

”Saya rasa Departemen Agama harus bertanggungjawab secara formal dan moral kepada masyarakat,” tuturnya.

Pembangunan MBI, seharusnya tetap dilaksanakan sebab sudah diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sangat diharapkan masyarakat mengingat persiapannya  juga sudah matang.