Pekalongan, NUbatik Online
Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kota Pekalongan bekerjasama dengan PC Lakpesdam Kota Pekalongan nanti malam akan menggelar dialog berbasis daerah pemilihan di Kantor PCNU setempat.

Acara yang dimulai pukul 19.30 rencananya akan dihadiri tidak kurang dari 75 utusan yang diharapkan dapat mewakili dari basis pemilih kampung/kelurahan dan undangan dari ormas, LSM, elemen masyarakat sipil dan umum. Sedangkan caleg yang diundang dikhususkan dari Dapil I Pekalongan Barat.

Koordinator program JPPR Kota Pekalongan, Musyafa', S.Pd.I kepada NUbatik Online mengatakan, acara ini bukan arena kampanye bagi caleg yang diundang, akan tetapi bertujuan untuk sosialisasi program parpol kepada pemilih dan mengelaborasi masalah yang terjadi di daerah pemilihan berdasarkan kepentingan basis pemilih.

Kajen, NUbatik Online
Panwaslu Kabupaten Pekalongan menemukan 682 nama dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dinilai bermasalah. DPT tersebut tersebar di delapan kecamatan, yakni Kajen, Kedungwuni, Tirto, Wiradesa, Wonokerto, Buaran, Lebakbarang, dan Sragi.

Ketua Panwaslu, Aulia SH MHum, kemarin menyebutkan, DPT dianggap bermasalah karena mencantumkan nama-nama warga yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. DPT antara lain mencantumkan warga yang sudah meninggal dunia sebanyak 359 orang, 122 orang pindah, terdaftar ganda sebanyak 165 orang, dan warga di bawah umur sebanyak 15 orang. Selain itu, terdapat satu orang warga yang gila di Kecamatan Wonokerto juga masuk DPT dan ditemukan 6 nama fiktif di Kecamatan Lebakbarang. "Kami menemukan sebanyak 13 warga tidak terdaftar dalam DPT dan satu orang anggota TNI yang masuk DPT," terang Aulia.

Aulia mengaku belum menemukan atau mendapatkan laporan bahwa ternyata jumlah anggota TNI yang masuk DPT lebih dari satu orang. "Informasinya jumlah anggota TNI yang terdaftar di DPT sebanyak empat orang. Yang kami temukan baru satu orang. Dandim Pekalongan sudah meminta supaya kami melaporkan kalau memang ada anggotanya yang masuk DPT," ujar Aulia. 

Pekalongan, NUbatik Online
Pondok Pesantren Al Mubarok, Medono Kota Pekalongan Senin besok secara resmi akan mengoperasionalkan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).

Keberadaan Poskestren tidak lepas dari upaya pemerintah dalam hal ini Depertemen Kesehatan RI dalam upaya mewujudkan kemandirian warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

Poskestren Al Mubarok bagian dari upaya perluasan jangkauan pelayanan kesehatan konprehensip bagi warga pondok pesantren melalui pengembangan poskestren yang telah dikembangkan di pesantren di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu.

Peluang ini dimanfaatkan Pondok Pesantren Al Mubarok asuhan KH. Zakaria Ansor untuk ikut memberikan pelayanan kesehatan warga pesantren dan masyarakat sekitarnya. Apalagi kegiatan ini lebih banyak fungsi sosialnya daripada unsur bisnisnya. Demikian dikatakan KH. Zakaria Ansor kepada NUBatik Online kemarin.

Pekalongan, NUBatik Online
Diyah Nur Komsatun (43), caleg PKS Kota Pekalongan, kemarin diadili oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan gara-gara membagikan tempe kepada warga untuk memohon doa restu pencalonan sebagai anggota dewan.

Kasus tersebut diusung ke PN karena caleg nomor 3 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kota Pekalongan itu dinilai melanggar aturan yakni melaksanakan kegiatan kampanye bukan pada jadwalnya.

Setelah kejaksaan melimpahkan kasus tersebut ke PN, langsung dilakukan pembentukan majelis hakim dan perkara itu disidangkan siang sekitar pukul 14.30 dipimpin Syakilah SH, dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa. Dalam persidangan, jaksa Zaenudin SH mengatakan, Kamis 12 Maret 2009, di Jalan Veteran, Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, terdakwa mendatangi rumah-rumah warga dan memperkenalkan diri sebagai caleg dari PKS.