Jakarta, NUBatik Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. DR. Said Agil Siradj, MA  menyatakan, kewenangan organisasi massa yang anarkis ada di Kementerian Dalam Negeri, bukan pihak lain yang menangani agama.

"Saya kira itu ada di Kementerian Dalam Negeri (untuk menbubarkan), bukan yang lain," tandas Said Agil, saat ditanya pers, seusai buka puasa bersama di rumah dinas Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Selasa (31/8/2010) malam.

Menurut Said, siapa pun atas nama agama tidak bisa melakukan kekerasan dan tindakan di luar hukum. "Yang berhak adalah aparat Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, dan hakim atas nama hukum untuk melakukan tindakan penertiban atau lainnya," tambahnya.

Jakarta, NUBatik Online
Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan, pemerintah tak berhak menilai apakah akidah atau keyakinan seseorang tersebut benar atau salah. Hal ini dikatakannya menyusul adanya pernyataan Menteri Agama Suryadharma Alie bahwa Ahmadiyah sebaiknya dibubarkan karena menyimpang dari ajaran Islam.

"Negara tidak punya hak menilai apakah akidah seseorang itu benar atau tidak. Akidah itu persoalan antara pemeluk agama dan Tuhannya, bukan urusan menteri agama," tegas Yenny sebagaimana dikutip Kompas.com, Selasa (31/8/2010) di Jakarta.

Yenny khawatir, pernyataan Suryadharma, yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, dapat dijadikan pembenaran oleh kelompok-kelompok radikal untuk melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah. Yenny mengimbau Suryadharma lebih bijaksana dalam mengeluarkan pernyataannya.

Jakarta, NUBatik Online
Ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) KH Ghazali Masruri menegaskan, arah kiblat dari Indonesia adalah barat laut, bukan arah barat seperti yang selama ini dipahami khalayak awam.”Kiblat bukan di barat, tetapi di barat laut. Dari arah barat lurus bergeser sedikit ke utara kira-kira antara 20-25 derajat,” kata Kiai Ghazali dalam seminar bertajuk “Kontroversi Arah Kiblat” yang digelar Lembaga Ta`mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) di Jakarta.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengumumkan temuannya bahwa telah terjadi kekeliruan arah kiblat kaum muslim Indonesia. Selama ini, kebanyakan kaum muslim Indonesia shalat menghadap Afrika. Namun seiring dengan pergeseran lempeng bumi arah kiblat bagi umat Islam Indonesia bergeser sekitar 140 sentimeter.

Dipandang dari posisi Indonesia, selama ini sebagian kaum muslim Indonesia yang melaksanakan shalat beranggapan Ka‘bah terletak di sebelah Barat Laut. Namun menurut sejumlah ahli falaq atau astronomi, arah kiblat dari posisi Indonesia, kini berubah. Perubahan arah kiblat diangkat dalam acara Semiloka Nasional Kementerian Agama RI di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Pekalongan, NUBatik Online
Meski puasa ramadhan 1431 H baru memasuki 10 hari terakhir, informasi tentang awal idul fitri mulai ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ahli falak dan ormas yang telah menentukan awal idul fitri berdasarkan hisab.

Sedangkan NU ini hingga saat ini belum ada informasi kepastian awal idul fitri, karena harus menunggu hasil dari rukyatul hilal sebagaimana tahun tahun sebelumnya.

Jika melihat dari hitungan (hisab) yang dilakukan oleh Islamic Student Community Of Ashabul Kahfi (ISCA) yang bermarkas di Cikarang Jawa Barat, dari 12 kitab yang mengupas tentang astronomi, bahwa puasa akan digenapkan menjadi 30 hari. Pasalnya jika bulan Sya'ban kemarin hanya 29 hari, maka bulan Ramadhan akan digenapkan menjadi 30 hari. Di samping itu, waktu ijtima' yang jatuh pada Hari Rabu 8 September 2010 / 29 Ramadhan 1431 H berkisar pada jam 17.00 wib, sehingga pada hari itu bulan masih di bawah ufuk. 

Jakarta, NUBatik Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj meminta agar pemerintah Indonesia mampu menjaga dan membela martabat serta harga diri bangsa dihadapan Malaysia yang saat ini sedang mengalami ketegangan terkait dengan berbagai persoalan.

“Yang paling prinsip, kita harus mempertahankan dan membela martabat bangsa, kepentingan nasional kita utamakan, dalam arti kita harus mempertahankan harga diri, jangan sampai kita terganggu, harus diselesaikan dengan baik,” katanya, Senin (30/8).

Ia menyadari bahwa hubungan dengan negara tetangga seringkali menghadapi masalah, tak hanya Indonesia-Malaysia, hal serupa juga dialami antara Sudan-Libya, Sudah-Somalia, atau antara Arab Saudi-Yaman.